JAKARTA (Pos Kota) – Tahun 2015 menjadi taruhan bagi Presiden Joko Widodo untuk merealisasikan janji-janjinya kepada rakyat. Jokowi akan dinilai masyarakat apakah yang disampaikannya serius untu dilaksanakan, atau hanya untuk pencitraan saja.

Demikian dikatakan Wakil Ketua MPR Hidayat Nurwahid yang dihubungi, di Jakarta, Sabtu (27/12) sore. “Kalau Pak Jokowi tidak bisa realisasikan janjinya,  maka akan menjadi sasaran kritikan, dan mereka mendukungnya saat Pemilu Presiden (Pilpres) lalu, maka bukan tidak mungkin berbalik menyerangnya,” tutur Hidayat.

Ia mengatakan masyarakat sekarang ini  dan tahun depan masih menghadapi persoalan terkait naiknya kebutuhan harga pokok sebagai dampak dari kenaikan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) bersubsidi.

Advertisements

“Kenaikan harga BBM bersubsidi  di tengah menurunnya harga minyak dunia. Masyarakat merasakan dampak dari kenaikan harga BBM tersebut, dari mulai naiknya transportasi, dan harga cabai mencapai Rp85.000,- per kilogram,” tutur Hidayat.

Hidayat menjelaskan  masyarakat belum mengetahui tentang kabar akan ada kebijakan baru soal BBM bersubdi  di awal tahun depan yang akan diputuskan Jokowi. “Ini akan menjadi perhatian karena keputusan apapun akan mempengaruhi masyarakat di Tahun 2015,” kata Hidayat.

Ia menuturkan banyak janji Jokowi yang harus direalisasikan di Tahun 2015 baik saat disampaikannya pada saat kampanye, atau setelah menjabat presiden.

Di antara janji itu, lanjut Hidayat, rencana penenggelaman perahu dan kapal pencuri ikan di perairan Indonesia. “Pak Jokowi menyebutkan angka Rp300 triliun berarti itu ada kapal-kapal besar yang mencuri ikan di perairan kita,” tandas dia.

Dikatakannya, penegakkan hukum dalam pemberantasan korupsi, dan tindakan tegas kepada pengedar narkoba oleh pemerintahan Jokowi akan ditagih masyarakat.

“Namun komitmen Pak Jokowi khususnya dalam pemberantasan korupsi sekarang ini malah dipertanyakan dengan memberikan remisi kepada narapidana koruptor, termasuk eksekusi mati bagi pengedar narkoba yang terus diundur, ” tutur Hidayat.

Pertanyaan lain dari masyarakat, lanjut Hidayat, komitmen Jokowi dalam penegakkan HAM (Hak Asasi Manusia). “Sampai sekarang kasus aktivis HAM Munir belum ada perkembangan,” terang Hidayat. (Johara)

Advertisements