Advertisements

Rencana moratorium perluasan lahan sawit sangatlah bertentangan dengan visi misi Joko Widodo-Jusuf Kalla. Usulan ini  kontraproduktif di saat pemerintah ingin meningkatkan investasi, pengentasan kemiskinan, dan pembukaan lapangan kerja. Sedangkan, industri sawit mampu berperan sebagai penyeimbang neraca perdagangan dan membantu pemerataan ekonomi di pedesaan. 

Sesi menarik sewaktu Sofyan Djalil berbicara. Narasumber kami yang enggan sebutkan namanya menceritakan bahwa Sofyan Djalil mengusulkan penghentian sementara (moratorium) perluasan lahan sawit. Dengan sejumlah pertimbangan  timbul kekhawatiran oversuplai minyak sawit di pasar global. Dalam perhitungannya, produksi minyak sawit bisa mencapai 50 juta ton asumsinya produktivitas 5 ton per hektare per tahun dikalikan perkebunan sawit nasional yang luasnya 10 juta hektare. Ini belum termasuk produksi CPO Malaysia.

Advertisements

Alasan lain adalah oversuplai ini akan berdampak kepada harga CPO. Selain itu, menurut Sofyan, harga minyak bumi  sedang berada di level rendah dan diperkirakan turun dalam jangka waktu menengah.Sekarang ini, harga CPO dipengaruhi laju harga minyak bumi sehingga peluang rendahnya harga akan terus berlangsung.

Moratorium sawit kembali diusulkan Sofyan Djalil setelah mendampingi Joko Widodo, Presiden RI dalam pertemuan dengan CEO Unilever Global, Paul Polman. Sofyan menyebutkan pemerintah sedang mempelajari secara serius apakah perlu CPO dilakukan penghentian sementara (moratorium).

Firman Subagyo, Anggota Komisi IV DPR, menentang moratorium ekspansi sawit yang diusulkan Sofyan Djalil. Menurutnya, menko perekonomian tidak sejalan dengan keinginan Presiden Joko Widodo. Sebab, presiden ingin adanya perluasan lahan sawit. Namun, tiba-tiba saja menko mengeluarkan pernyataan  moratorium .

Dia meminta pemerintah supaya keinginan moratorium ini bukan didasari desakan pihak asing. Seperti kebijakan sebelumnya antara Indonesia dan Norwegia yang menelurkan aturan moratorium lahan gambut.

“Jangan karena bertemu bos unilever. Lalu, kita latah meminta adanya moratorium. Tidak boleh kita mengikuti keinginan pihak asing. Ini kan aneh, menteri ini tidak bisa terjemahkan kemauan presiden yang ingin kemiskinan dikurangi dan kesejahteraan ditingkatkan. Nyatanya membuat kebijakan kontraproduktif seperti moratorium,” tegas Firman Subagyo.  

Ketika berkunjung ke areal pertanian terpadu Universitas Gajah Mada, Jokowi berjanji segera merealisasikan pembagian lahan satu juta hektare untuk pertanian dan perkebunan termasuk di dalamnya kelapa sawit. Dalam kesempatan tersebut, menurutnya, perkebunan sawit dapat membantu pertanian terpadu untuk pangan,misalkan disela-sela pohon sawit ditanami jagung.

(Lebih lengkap baca Majalah  SAWIT INDONESIA Edisi  Maret 2015)

 

Advertisements