TembakauBisnis.com, JAKARTA–Pemerintah akan meninjau ulang penerbitan tata niaga tembakau. Pasalnya, tidak adanya regulasi perdagangan dan pendistribusian tembakau saat ini dinilai menghambat produktivitas petani dan pabrik tembakau di dalam negeri yang harus bersaing ketat dengan produk impor.

Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Partogi Pangaribuan mengatakan pihaknya tidak bisa mengambil keputusan terkait masalah pertembakauan karena isu komoditas ini dipimpin oleh instansi pembina, yaitu Kementerian Kesehatan.

“Tata niaga tembakau sampai saat ini belum diatur. Kami sudah bertemu dengan Kementerian Kesehatan, tetapi belum ada usulan pengaturan. Kami menjadwalkan pertemuan lebih lanjut, khususnya mengatur petani dan pabrik tembakau di Indonesia,” ujar Partogi, seperti dikutip Bisnis.com, Minggu (15/2/2015).

Advertisements

Dia menjelaskan tata niaga tersebut nantinya tidak hanya mengatur soal penyerapan pasokan tembakau dari petani dalam negeri, tetapi juga importasi tembakau dari beberapa negara. Meski sejumlah daerah di Indonesia mampu menghasilkan tembakau, pemerintah masih membuka keran impor produk ini karena kebutuhan perusahaan rokok akan jenis aroma dan rasa tertentu.

Menurutnya, produksi rokok berbeda dengan barang konsumsi pada umumnya. Perusahaan rokok membutuhkan jenis aroma atau rasa tertentu untuk campuran (blending) produk. “Ini bagian dari resep mereka tentu kami tak bisa larang. Namun, kami akan coba uji kembali jika importasi¬† mulai mematikan ruang gerak petani dan pabrik tembakau lokal,” tambahnya.

Menanggapi hal ini, Menteri Perdagangan Rachmat Gobel mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menyiapkan tata niaga tembakau. Regulasi tersebut tak hanya berfokus pada pengembangan produksi tembakau, tetapi juga memproteksi petani dan pabrik di dalam negeri.

“Saya akan diskusi dengan Menteri Kesehatan soal tata niaga tembakau. Kami harus hati-hati dalam menganalisa masalah perdagangan dan produksi tembakau. Petani dalam negeri juga akan didorong bagaimana caranya menghasilkan produk bernilai tambah,” kata Rachmat.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), volume impor tembakau periode Januari-November 2014 berkisar  98,2 ribu ton atau turun dari periode yang sama tahun lalu yang mencapai 119,9 ribu ton. Sementara itu, nilai impor tembakau selama Januari-November 2014 mencapai US$584,11 juta. Adapun, bea masuk yang diberlakukan untuk tembakau impor berkisar 5% dan 40% untuk produk cerutu.

 

Sumber berita: bisnis.com

Advertisements