Advertisements

JAKARTA, SAWITINDONESIA – Kementerian Pertanian resmi menerbitkan peraturan bernomor 11/Permentan/2015 mengenai Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia atau ISPO. Aturan ini menggantikan Permentan sebelumnya bernomor 19/Permentan/2011. Beleid yang baru ini secara tegas akan memberikan sanksi kepada perusahaan yang belum mengajukan permohonan sertifikasi ISPO.

Gamal Nasir, Direktur Jendral Perkebunan Kementerian RI, mengatakan sanksi harus diberikan kalau tidak perusahaan kurang peduli dengan ISPO. Sebab program ini bertujuan untuk melawan kampanye negatif produk sawit kita.

Advertisements

Dalam Pasal  3 disebutkan perusahaan perkebuan kelas I,II, dan III yang terintegrasi dengan usaha pengolahan dan sedang proses penyelesaian hak atas tanah, apabila sampai 31 Desember 2014 belum mengajukan pendaftaran permohonan sertifikat ISPO. Akan diberikan jangka waktu sampai 6 bulan mengajukan pendaftaran dimulai dari pemberlakuan aturan ini.

Apabila lewat dari enam bulan atau tepatnya Oktober tahun ini belum juga mengajukan registrasi ISPO. Tindakan tegas akan diambil Kementerian Pertanian melalui penurunan kelas kebun perusahaan sawit. Sebagaimana tertera dalam pasal 4 bahwa sanksi yang diterima perusahaan perkebunan adalah penurunan kelas kebun menjadi kelas IV bagi perusahaan kebun kelapa sawit Kelas I, II atau Kelas III. Sanksi tersebut akan diberikan oleh gubernur, bupati atau wali kota sesuai kewenangan dalam bentuk keputusan.

 Langkah pemberian sanksi ini, menurut Gamal, akan efektif untuk meningkatkan jumlah perusahaan yang bersertifikat ISPO. Saat ini, baru 63 perusahaan memiliki sertifikat ISPO dari 660 perusahaan sawit dengan kualifikasi  masuk kriteria ISPO.

Dalam aturan terbaru ini, pelaksanaan ISPO wajib (mandatori) dijalankan kepada perusahaan kelas I, II, dan III. Tetapi bagi petani swadaya dan plasma serta perusahaan perkebunan yang produksi CPO untuk energi terbarukan implementasi ISPO bersifat sukarela atau voluntir.

Advertisements