Advertisements

JAKARTA, SAWITINDONESIA – Fadhil Hasan, Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, mengatakan badan layanan umum  CPO Fund idealnya berada di bawah Kementerian Pertanian atau Kementerian ESDM. Pasalnya, kedua lembaga ini mengetahui jumlah kebutuhan pembiayaan industri sawit.

“Kalau badan tersebut satu bagian dari Kementerian Keuangan, saya pikir aneh juga. Idealnya, dana tersebut  masuk rekening di luar APBN seperti non treasury,”ujar Fadhil via telepon.

Advertisements

Dalam sejumlah kesempatan, Sofyan Djalil, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, mengatakan akan dibentuk Badan Layanan Umum (BLU) yang bekerja sebagai pengelola dana pungutan ekspor. Kegiatan lembaga ini dapat diaudit akuntan independen dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Berdasarkan informasi terakhir yang diperoleh SAWIT INDONESIA, BLU berada di bawah Kementerian Keuangan.  Kiagus Ahmad Badaruddin, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, menyebutkan terdapat dua direktorat Kementerian Keuangan yang dipertimbangkan sebagai pengelola dana CPO Fund.

Direktorat tersebut adalah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara dan Badan Kebijakan Fiskal. “Sudah ada keputusan bahwa di bawah Kementerian Keuangan, tapi sekarang lagi dicari tempat tempatnya. Tujuannya, supaya dana ini bisa dikelola tanpa bertentangan dengan peraturan,” kata Kiagus Ahmad Badaruddin seperti dilansir dari harian Kontan.

Dana ini diambil dari pungutan ekspor CPO yang direncanakan sebesar US$ 50 per ton dan produk olein sebesar US$ 30 per ton. Mekanisme ini dipakai selama harga CPO di bawah US$ 750 per ton. Pungutan ekspor ini mulai berjalan pada Mei 2015.

Achmad Mangga Barani, Ketua Forum Pengembangan Perkebunan Strategis Berkelanjutan, menyebtkan badan pengelola CPO Fund sebaiknya memenuhi tiga kriteria. Pertama, status badan ini punya aspek legitimasi berbasis hukum. Kedua, memenuhi syarat acceptable. Kriteria terakhir, badan ini harus akuntable dan transparan.

 

Advertisements