Advertisements

PEKANBARU – Beberapa perusahaan di Provinsi Riau mendesak  untuk merevisi Peraturan Pemerintah (PP) nomor 71 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, karena dianggap merugikan perusahaan khususnya sawit dan HTI.Terutama dalam aturan penetapan debit air diarea gambut dengan ketinggian 0,4 meter (40cm)Namun demikian, kata Plt Gubri Arsyadjuliandi Rachman, bahwa kerugian yang dialami perusahaan dinilai belum seberapa dibanding kerugian lingkungan akibat kebakaran hutan yang terjadi di Riau.

“Kerugian itu paling berapalah. Tidak sebanding dengan kerugian lingkungan. Dan menjaga debit air itu adalah kewajiban mereka memang,” terangnya.Dijelaskannya, sebagaimana Bertuahpos melansir, Kamis (7/5/2015), menjaga debit air di kadar tersebut merupakan keterlibatan perusahaan untuk menjaga kondisi lahan gambut Riau dari kebakaran hutan. Oleh karena itu, ia meminta sejumlah perusahaan perkebunan dan HTI di Riau juga melakukan kanal bloking. (T3)

Advertisements

Advertisements