MENGIMPOR bahan pangan seperti beras, bawang merah dan cabai merah merupakan alternatif paling terakhir. Sayangnya opsi ini hampir setiap tahun diambil dengan alasan untuk mengendalikan harga. Artinya begitu terdapat gejolak harga, sementara stok terbatas, maka langkah yang kemudian ditempuh membuka keran impor.

Seperti yang terjadi belakangan ini dalam menyikapi gejolak harga bawang merah. Di sejumlah daerah harga bawang merah sudah di atas rata – rata.  Diprediksi harga akan terus bergerak naik mendekati bulan Puasa seiring dengan melonjaknya permintaan pasar.

Sebagai upaya menstabilkan harga, pemerintah pun siap – siap membuka kembali keran impor. Boleh jadi tak hanya bawang merah, kemungkinan cabai merah dan daging sapi serta bahan pangan lain yang memiliki stok terbatas akan diimpor jelang Puasa dan Lebaran, jika terjadi gejolak harga.

Advertisements

Kebijakan instan seperti ini dapat dicegah, jika kita terus memantapkan swasembada pangan. Hanya saja program swasembada sulit terwujud karena masih terganjal sejumlah persoalan dan tarik ulur kepentingan. Memang terasa aneh, Indonesia sebagai negara agraris, tapi sulit mencapai swasembada pangan. Padahal masih jutaan hektar lahan pertanian yang belum didayagunakan.

Lebih aneh lagi, gerakan peduli BUMN mencetak 100 ribu hektar sawah baru di Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, belakangan diketahui bermasalah hingga kasusnya ditangani Bareskrim Mabes Polri. Padahal progran Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan yang diarahkan untuk mewujudkan swasembada pangan, merupakan langkah brilian.

Kita yakin masih banyak cara untuk mencapai swasembada pangan, sepanjang pemerintah berani mengambil kebijakan radikal : Stop impor bahan pangan.

Mencetak sawah baru untuk menghasilkan 1 juta ton bawang merah setahun sesuai konsumsi dalam negeri bukanlah hal sulit, asal ada kemauan politik pemerintah. (*)

Advertisements