SUKABUMI (Pos Kota) – Menteri Perdagangan (Mendag) Rahmat Gobel meluncurkan program  perdana  Perdagangan Komoditas Antar-Daerah/Antar Pulau, di sentra produksi cabai di Desa Perbawati, Kecamatan/Kabupaten Sukabumi, Rabu (8/7).

Perdagangan antar daerah/pulau, kata Rahmat, untuk menstabilkan harga, menjaga keseimbangan antara daerah surplus dan defisit, serta memperkecil disparitas harga antardaerah. Rahmat berharap, ke depannya perdagangan antar pulau bukan hanya pada komoditas cabai, tetapi juga terhadap komoditas pangan lainnya.

Menurutnya, dari pemantauan di berbagai sentra-sentra cabai di  produksi komoditas cabai sudah cukup, malahan lebih. Hanya saja persoalannya terkendala pada suplai. Maka itu, pemerintah tengah berupaya mengatasi bagaimana mengatasi stabilitas suplai dan harga. Misalnya untuk suplai ke wilayah Indonesia Timur, Kemendag bekerja sama dengan Kemenhub akan membuat gerai maritim agar kebutuhan pokok bisa diangkut melalui kapal.

Advertisements

” Agar harga cabai tetap stabil, Kemendag berupaya mempromosikan perdagangan langsung antara konsumen dan para petani. Nantinya penjualan akan dilakukan secara langsung dengan berbagai cara marketing yang tentunya melibatkan pihak Bulog. Dengan cara itu, para antara petani dan konsumen bisa berinteraksi langsung. Para petani bisa menjelaskan langsung cara proses produksi dan konsumen juga bisa mengelurkan uneg-uneg mereka,” kata Rahmat.

Ditegaskan Rahmat, perlu ada beberapa hal yang mesti dibenahi sekaitan dengan produksi komoditas cabai. Misalnya soal ukuran dan ketebalan. “Nanti kita coba benahi agar ada standar ukuran dan ketebalan cabai. Termasuk juga perlu adanya teknologi sehingga bisa membantu produksi tetap stabil,” jelasnya.

Wakil Ketua Komisi VI DPR, Heri Gunawan mengapresiasi program Perdagangan Komoditas Antar-Daerah/Antar Pulau yang diluncurkan Kemendag ini. Menurutnya, di langkah itu merupakan terobosan yang baik dan positif. Malah politikus asal Partai Gerindra ini menegaskan program itu seharusnya sudah dilakukan dari dulu. Hal itu tertuang oleh Kemendag dalam UU Perdagangan No 7 Tahun 2014. Diamanatkan Pemerintah mengatur kegiatan perdagangan antar pulau tujuannya agar untuk integrasi pasar dalam negeri,  menjaga keseimbangan daerah yg surplus dan daerah minus, serta memperkecil disparitas harga antar daerah.

“Jadi kalau bisa dilakukan perdagangan dengan cost yg lebih efisien maka harga di daerah yg selama ini tinggi akan bisa ditekan tanpa merugikan petani.

Langkah ini tidak boleh berhenti di pilot project saja namun harus berkelanjutan untuk daerah-daerah lainnya juga dan komoditi yang lebih luas,” bebernya. (sule)

Advertisements