Ilustrasi foto kelapa sawit, sumber ISTJakarta – Pengusaha meminta pemerintah menghentikan sementara pungutan ekspor minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) dan produk penurunannya.
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Suryani SF Motik mengatakan dalam kondisi ekonomi seperti ini, seharusnya pemerintah menghentikan pungutan yang dijalankan oleh Badan Pengelolaan Dana Perkebunan (BPDP) Sawit.
“Seharusnya pajak-pajak itu dihilangkan misalnya pajak (pungutan) sawit, ada yang harus setoran US$ 50 per ton (untuk produk CPO murni). Hari ini, badan tersebut seharusnya tidak perlu bergerak,” ujar Suryani di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (12/9/2015).
Dia mengatakan dengan kondisi harga dunia atas komoditas CPO tengah menurun, seharusnya pemerintah merespons dengan menghentikan sementara pungutan tersebut. “Sekarang harganya lagi jatuh dan pasar kita juga masih pasar tradisional, pasarnya yang itu-itu saja. Tidak ada pasar ke negara lain,” lanjutnya.
Suryani memahami pungutan tersebut memiliki tujuan yang baik, yaitu salah satunya untuk mendanai peremajaan terhadap perkebunan kelapa sawit rakyat, namun hal tersebut dianggap tidak cocok jika tetap diterapkan pada saat ini.
“Kita jangan bicara replanting, itu masih 5 tahun-10 tahun lagi. Kalau pungutan tetap dilakukan, industri yang akan mati. Saya bukannya tidak setuju dengan pungutan ini, tapi itu bisa dilakukan nanti,” kata Suryani.
Pemerintah secara resmi telah membentuk Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Badan ini mengumpulkan dan menyalurkan dana yang diatrik dari para pelaku usaha atau eksportir dalam program Pengembangan Kelapa Sawit atau Crude Palm Oil (CPO) supporting fund.
Pungutan ekspor minyak kelapa sawit sebesar US$ 50 per ton untuk produk crude palm oil (CPO) mentah dan US$ 30 per ton untuk produk CPO olahan. Dana itu untuk mensubsidi bio diesel dan pengembangan industri kelapa sawit. (Dny/Ahm)
Sumber berita: Liputan6.com
Artikel Terkait Lainnya
JAKARTA – Dewan Karet Indonesia optimistis dapat meningkatkan serapan karet alam domestik hingga 1 juta ton per tahun dari total produksi karet alam Indonesia sekitar 3,1 juta ton per tahun. Hal ini asalkan pemerintah serius mengimplementasikan instruksi presiden (inpres) tentang peningkatan serapan domestik untuk karet alam pascapenerbitannya, yakni mewajibkan setiap proyek infrastruktur yang dikerjakan pemerintah […]
Uni Eropa mengapresiasi terhadap kebijakan Indonesia dalam menerapkan sistem Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) pada industri kelapa sawit. Sehingga produk kelapa sawit aman bagi kesehatan dan juga ramah lingkungan. Kepala Sekretariat ISPO Herdrajat Natawidjaya mengatakan, apresiasi Uni Eropa kepada Indonesia tercermin dalam menerima delegasi Indonesia pada sosialisasi ISPO di negara Eropa, seperti Belanda, Belgia, […]
Keputusan pemerintah menjalankan dan mengelola dana minyak sawit akan membawa dampak bagi perkembangan industri minyak sawit di masa depan. Terutama ketika industri minyak sawit menghadapi situasi sulit seperti sekarang. Joko Supriyono, Ketua Umum GAPKI menyatakan hal ini ketika membuka Indonesian Palm Oil Conference yang ke 11. Indikator berada dalam situasi sulit ditunjukkan dengan harga […]
Jusuf Kalla saat membuka IPOC di BaliAda 4 hal yang harus dilakukan oleh industri kelapa sawit Indonesia yaitu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, devisa yang dihasilkan semuanya disimpan di dalam negeri, memperhatikan lingkungan dan meningkatkan nilai tambah dengan membangun industri hilir. Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla menyatakan hal ini ketika membuka Indonesian Palm Oil […]
Malaysia dan Indonesia masing-masing akan menanamkan US$5 juta untuk operasi-operasi awal badan minyak kelapa sawit gabungan yang baru, yang tugas-tugasnya termasuk menstabilkan harga dan mengelola tingkat pasokan, menurut pihak berwenang di kedua negara Sabtu (21/11). Sekretariat dewan akan berlokasi di Jakarta dan keanggotaan akan diperluas ke seluruh negara-negara penanam kelapa sawit, termasuk Brazil, Kolombia, Thailand, […]
