JAKARTA (Pos Kota) – Kalangan DPR mengkritik langkah pemerintahan Jokowi yang menaikkan biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) hingga tiga kali lipat, tarif dasar listrik serta bahan bakar minyak (BBM). Ini dinilai tak berpihak kepada masyarakat bawah.

Menurut Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menyatakan,  pemerintah seharusnya memikirkan ulang kebijakan yang dibuat. Sejumlah kebijakan yang dibuat pemerintahan Jokowi, lanjutnya,  sangat menyusahkan kehidupan masyarakat. “Karena masyarakat mengalami beban ekonomi yang cukup berat, cabai rawit saja sampai Rp100 ribu,” ujar Agus di DPR,  Kamis (5/1/2017).

Ditegaskan politisiPartai Demokrat ini, dampak dari kenaikan sejumlah harga kebutuhan masyarakat itu melemahnya daya beli masyarakat. Khususnya, kata dia masyarakat kelas menengah ke bawah. “Jadi kesulitan hidup semakin tinggi,” tandasnya.

Advertisements

Agus Hermanto mengatakan, dampak lainnya adalah,  perusahaan dan pabrik di Indonesia ikut mengalami kesulitan dalam pemasaran. Faktornya masyarakat tidak mampu mengonsumsi produk dalam negeri. “‎Lama-lama perusahaan akan mengalami kebangkrutan. Kalau bangkrut akan ada pemutusan hubungan kerja (PHK) dan memperkeruh keadaan,” ujar dia. (win)

Advertisements