SOLO (Pos Kota) – Untuk menuju kota dengan ketahanan yang kuat, Bank Indonesia DKI Jakarta mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membuat peraturan daerah tentang ketahanan pangan.

Perda tersebut dibutuhkan Pemprov DKI untuk menjaga ketahananan dan stabilisasi harga pangan yang berimbas pada penekan inflasi daerah.

Saat ini penguasaan pangsa pasar pangan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pangan saat ini di angka 10 persen. BUMD pangan terdiri dari PT Tjipinang Food Station, PD Pasar Jaya dan PD Dharma Jaya.

Advertisements

“Kita menginginkan BUMD itu menguasai pangsa pasar 30 persen. Sekarang baru 10 persen. Kalau sudah 30 persen harga itu sudah bisa dikendalikan oleh pemda,” kata Kepala Perwakilan BI Provinsi Indonesia Doni P Juwono, Rabu (13/12/2017).

Doni menjelaskan perda dibutuhkan sebagai dasar hukum bagi Pemprov melalui BUMD pangan untuk melakukan pengendalian harga dan stok bahan pangan. Diketahui, Pemprov saat ini memiliki mesin control atmosphere storage (CAS) di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur.

Dengan CAS pemprov dapat mengendalikan stok bahan pangan seperti cabai dan bawang meski musim panen usai. Dengan ketersediaan stok, maka kestabilan harga juga terjaga.

“Karena kalau enggak punya perda itu, itu jual rugi bisa ditangkep sama Bareskrim. Nah padahal itu perlu ada undang-undang perlindungan. Jakarta bisa beli, tapi dia bisa beli mahal jual murah untuk stabilisasi harga. Kalau sisi individu perusahaan dia rugi memang, tapi dari sisi stabillitasi harga dia enggak rugi,” terang Doni.

Sejak dibentuk dibentuk Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang terdiri dari BUMD pangan, tingkat inflasi di Jakarta dapat dikendalikan. Keberhasilan itu tidak lepas dari ketahanan pangan yang terjaga sehingga menimbulkan kestabilan harga di pasar. Pada November 2017 tingkat inflasi di Jakarta di bawah angka 4 persen, tepatnya 3,33 persen.
(ikbal/sir)

Advertisements