Advertisements

JAKARTA, SAWITINDONESIA – Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) menghitung jumlah dana CPO Fund yang dikumpulkan mencapai Rp 10,5 Triliun. Dana ini gabungan dari pungutan ekspor CPO/CPKO dan produk turunan sawit.

Ekspor CPO dan CPKO setiap tahun diperkirakan  9 juta ton. Terdiri dari 8 juta ton CPO dan CPKO berjumlah satu juta ton. Apabila, pemerintah menetapkan baik CPO dan CPKO dipungut  setiap tonnya US$ 50. Maka akan diperoleh dana  sebesar US$ 450 juta atau sekitar Rp 5,85 Triliun.

Advertisements

“CPKO semestinya dikenakan pungutan sebesar 50 dolar supaya membantu pengembangan industri hilir,” kata Derom, Ketua Umum DMSI via telepon.

Sementara itu, ekspor produk turunan CPO sebesar 12 juta ton. Apabila diwajibkan bayar US$ 30 per ton. Alhasil akan memberikan pemasukan US$ 360 juta atau sekira Rp 4,68 Triliun. Ini berarti, terdapat dana sebesar Rp 10,53 triliun untuk CPO Fund.

Namun demikian, belum dapat diketahui secara pasti apakah dana tersebut dialokasikan penuh untuk industri sawit. Atau disisihkan bagi pemasukan negara. “Alokasi ini mesti diperjelas pemerintah, berapa yang diterima industri,” tutur Fadhil Hasan, Direktur Eksekutif GAPKI.

Yang baru diketahui, menurut Fadhil, dana untuk biodiesel sekitar Rp 5 triliun. Sementara, alokasi dana lain seperti peremajaan tanaman dan riset belum diketahui.

Derom Bangun menyebutkan sesuai dengan UU 39/2014 tentang Perkebunan sudah diatur penggunaan dana pungutan ekspor antara lain promosi, penelitian, peremajaan tanaman, dan pengembangan SDM.

Lebih lanjut, menurut Derom, bentuk badan pengelola perlu dikaji lagi supaya tidak bertabrakan dengan regulasi. “Sebaiknya tidak hanya berdasarkan UU Perkebunan saja melainkan regulasi lain juga,” pungkas Derom.

 

 

Advertisements